Administrasi Trump meminta Mahkamah Agung pada hari Jumat untuk membalikkan perintah pengadilan yang lebih rendah yang telah memblokir penembakan massal dan reorganisasi besar di lembaga federal, sebuah kasus yang dapat memiliki konsekuensi besar pada kemampuan Presiden Donald Trump untuk membentuk kembali pemerintah federal.
Artikel Terkait Takeaways dari Mahkamah Agung Argumen tentang Kewarganegaraan Hak Sulung dan Perintah Nasional
Illston berpendapat bahwa Trump memiliki wewenang untuk mencari perubahan pada lembaga tetapi ia harus melakukannya dengan cara yang sah, termasuk berkonsultasi dengan Kongres ketika reorganisasi besar-besaran dari lembaga federal terlibat.
Illston, yang ditunjuk Presiden Bill Clinton ke pengadilan, juga memerintahkan pemerintah untuk menyerahkan catatan tentang rencana pengurangannya.